Saat ini fenomena pelanggaran terhadap hak-hak konsumen listrik terlihat begitu meluas. Setidaknya, jika mendasarkan pada data bidang pengaduan YLKI, maka selama 10 tahun terakhir pengaduan masalah listrik selalu menduduki rangking 3 (tiga) besar. Hal ini menandakan, terdapat permasalahan yang amat serius terkait dengan kualitas layanan ketenagalistrikan yang disediakan oleh PT PLN. Jika dikomparasikan, baik pada konteks permasalahan nasional maupun data pengaduan di YLKI, permasalahan layanan ketenagalistrikan dapat dipetakan menjadi beberapa karakter, yaitu :

Pertama, aspek kualitas produk. Persoalan inilah yang paling menyiksa konsumen, yaitu pasokan listrik yang kembang-kempis. Pemadaman listrik, apalagi di luar Pulau Jawa, adalah hal yang amat lazim. Bahkan nyaris habis tingkat kesabaran masyarakat yang berujung pada aksi anarkhisme terhadap fasilitas PT PLN. Bagaimana amarah tidak akan menyundul ubun-ubun, jika aliran listrik hanya menyala 5 jam, dan setelah itu mati tanpa kepastian kapan akan menyala kembali. Terkecuali masyarakat di Jawa Bali yang masih bisa menikmati aliran listrik secara stabil, tanpa gangguan berarti. Tetapi, sebagai sebuah produk jasa, apa yang dijual PT PLN merupakan produk yang substandar.

Kedua, aspek proses bisnis. Selain faktor pemadaman, permasalahan proses bisnis yang kurang transparan di mata publik, juga menjadi bumbu kemarahan yang lain. Ini terkait dengan, misalnya, akses sambung baru. Petugas dan managemen PT PLN sering lamban dalam merespon permintaan sambung baru, dengan berbagai alasan. Tetapi, dalam banyak kasus, jika konsumen ingin proses yang lebih cepat, akses sambung baru itu bisa diperoleh via oknum tertentu. Entah via orang dalam PT PLN, atau oknum petugas perusahaan instalatur yang menjadi mitra PT PLN. Apalagi untuk akses sambung baru 450-900 volt ampere, yang secara bisnis memang tidak menguntungkan, karena masih tingginya komponen subsidi.

Ketiga, aspek sumber daya manusia. Untuk urusan teknis ketenagalistrikan, petugas PT PLN terbilang cukup andal. Tetapi, jika konteksnya kepiawaian ‘memanusiawikan’ konsumen; inilah yang masih miskin pada PT PLN. Berdasar data pengaduan di YLKI, konsumen banyak mengeluhkan hal-hal teknis manusiawi, misalnya petugas yang kurah ramah/jarang tersenyum, atau petugas yang tidak mengembalikan uang kembalian secara penuh. Apalagi untuk urusan bayar-membayar tagihan, kini managemen PT PLN banyak melakukan outsourcing dengan pihak lain, semisal payment point online bank (PPOB), kantor pos, kalangan pesantren, bahkan ibu rumah tangga.

Dan keempat, aspek infrastruktur. Hal ini juga tidak bisa dianggap enteng. Tak bisa dipungkiri, mayoritas infrastruktur PT PLN sudah tua. Bukan hanya tiang listrik, kabel, travonya yang sudah menua, bahkan untuk komponen yang amat vital, misalnya gardu induk. Lagi-lagi untuk luar Pulau Jawa, PT PLN banyak mengoperasikan mesin pembangkit yang tidak produktif lagi. Ironisnya, saat infrastuktur tak lagi produktif, kadang etos maintenance kurang memadai. Meledaknya Gardu Induk (GI) Cawang beberapa saat lalu, menurut sumber yang diperoleh dari orang dalam, patut diduga karena faktor kealpaan pimpinan pengelola GI Cawang. Kronologisnya, dua hari menjelang Lebaran, petugas lapangan menginformasikan bahwa GI Cawang dalam kondisi overloaded. Tetapi, laporan itu tidak direspon secara cepat hingga beberapa hari setelah perayaan Lebaran usai. Maka, petaka itu tak bisa dihindari, niat untuk memadamkan bergilir pun telat, dan meledaklah GI Cawang. Hingga kini proses revitalisasi akibat meledaknya GI Cawang belum rampung, bahkan menurut keterangan managemen PT PLN Disjaya Tangerang, proses revitalisasi itu sampai Desember 2009. Kerugian sosial ekonomi, baik yang dialami oleh konsumen maupun managemen PT PLN, tak terhitung lagi.

Terkait dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan mendasar. Misalnya, aspek hukum apa sajakah yang dilanggar PT PLN, dan berhakkah konsumen menuntut ganti rugi karenanya? Dan, siapa sajakah yang layak dimintai pertanggungjawaban atas kondisi tersebut; managemen PT PLN saja, Pemerintah, ataukah keduanya?
Atas kondisi tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) produk undang-undang yang secara diametral dilanggar PT PLN, yaitu : Undang-Undang Ketenagalistrikan – sedang menunggu proses penomoran dari Presiden, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 39 UU tentang Ketenagalistrikan — yang baru saja disahkan oleh DPR, menyebutkan bahwa pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan secara terus-menerus, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memperhatikan hak-hak konsumen. Jika ditakar dengan UU Ketenagalistrikan, maka, PT PLN melanggar UU tentang Ketenagalistrikan tersebut. Selanjutnya, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menandaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, manakala produk barang dan atau jasa yang digunakan tidak memuaskan. Terakhir, sebagai korporasi yang dimiliki oleh negara, maka kinerja PT PLN tunduk pula pada UU tentang Pelayanan Publik. UU ini menandaskan, bahwa PT PLN sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas pelayanan publik.

Bahkan, secara lebih teknis, kinerja PT PLN terhadap konsumen juga dimonitor oleh SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi No. 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Berdasar SK ini, jika PT PLN melanggar ketentuan yang dinyatakannya sendiri, yaitu lamanya pemadaman, jumlah gangguan, dan keselahan baca meter; maka managemen PT PLN wajib memberikan kompensasi sebesar 3 persen dari biaya abonemen. Memang terlihat kecil, tetapi jika pelanggarannya bersifat kolektif, maka mau tak mau managemen PT PLN harus merogoh kocek cukup lumayan untuk membayar kompensasi.

Secara normatif pula, jika konsumen tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka konsumen harus merebut hak tersebut via gugatan pengadilan, misalnya melalui gugatan class action (gugatan kelompok). Model gugatan ini mendapatkan jaminan kuat dari UU Perlindungan Konsumen. Termasuk dalam hal pemadaman bergilir, adalah kasus yang amat cantik untuk digugat class action, karena kerugian konsumen sangat masif dan riil.

Dalam konteks hubungan transaksional, maka pihak yang paling layak dimintai pertanggungjawaban adalah PT PLN, sebagai penyedia (tunggal) sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Namun, dalam konteks kebijakan makro, hal semacam ini jelas menjadi tanggungjawab Pemerintah. Sebab, kewajiban untuk melistriki masyarakat justru menjadi tanggungjawab Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apalagi, jika dikaitkan dengan kebijakan energi primer, maka tanggungjawab pemerintah kian besar. Pasokan energi primer ke mesin pembangkit PT PLN, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Managemen PT PLN tidak bisa ikut cawe-cawe. Bagaimana mungkin mesin pembangkit PT PLN akan menyala, jika pasokan energi primer tidak ada? Faktanya pemerintah malah mengutamakan untuk pasokan ekspor.

Dengan demikian, solusi untuk mengatasi permasalahan layanan ketenagalistrikan, ada wilayah yang menjadi tanggungjawab managemen PT PLN, dan ada pula yang menjadi tanggungjawab Pemerintah. Terkait dengan pembenahan internal — misalnya pembenahan SDM, jelas menjadi tanggungjawab managemen PT PLN. Sementara, untuk kebijakan energi primer, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Tanpa adanya sinergi dan kemauan politik yang kuat untuk membenahi sektor ketenagalistrikan, maka jangan mimpi kompleksitas permasalahan ketenagalistrikan akan bisa diselesaikan dengan tuntas. Konsumen listrik di Indonesia pun akan terus nelangsa dan merana.
***
Tulus Abadi
(Pengurus Harian YLKI)

Apapun alasan dan argumentasinya, secara radikal perjanjian MRA ini layak dipertanyakan, bahkan digugat. Potensi kerugiannya lebih besar, dibanding potensi keuntungannya. Bahkan, terlepas dari persoalan substansi, perjanjian ini secara paradigmatis mempunyai cacat tersembunyi yang amat fatal. “Saya malu Pak Tulus, saya merasa profesi dan martabat saya sebagai dokter direndahkan oleh perjanjian ini…”, demikian protes seorang Guru Besar Kedokteran pada penulis, dalam suatu obrolan minum kopi. Secara historis-sosiologis, pernyataan Sang Guru Besar itu benar adanya, bahwa profesi kedokteran sejak dari sono-nya dilahirkan bukan untuk kepentingan bisnis dan ekonomi, bukan pula untuk diperdagangkan; tetapi justru untuk kepentingan kemanusiaan (human interest). Nah, via perjanjian MRA ini, peran profesi kedokteran direduksi total, hanya sebagai “binatang” ekonomi ansich.Tak lebih, tak kurang. “Saya tak habis pikir kalau Menkes mendiamkan dan atau bahkan melakukan hal ini…”, tandas sang Guru Besar. Tetapi, warning Sang Guru Besar ini tampaknya belum bergaung pada institusi yang berkompeten melakukan perlawanan. Selain Menkes yang terus membisu, ternyata PB IDI pun mengambil sikap serupa. Plus, pimpinan Fakultas Kedokteran di Indonesia—yang jumlahnya tidak kurang dari 52 fakultas, tak ada bedanya.

Berangkat dari cacat paradigmatis itu, jika kita elaborasi lebih mendalam, perjanjian MRA tidak akan melahirkan keuntungan apapun, tidak bagi profesi kedokteran, apalagi bagi konsumen. Sebaliknya, perjanjian ini hanya akan menciptakan potensi kerugian signifikan. Konsumen akan menangguk mahalnya biaya pengobatan, tanpa adanya jaminan kesembuhan. Apa yang ada di benak dokter asing hanyalah uang, uang, dan uang. Tak ada yang lain. Kepentingan kemanusiaan akan dicampakkan dalam tong sampah. Jadi, jika kita sakit dan sedang “tongpes” alias no money, jangan harap akan ditangani (dokter kita saja sering melakukan hal semacam itu!).

Perjanjian MRA ini juga akan mengakibatkan dokter lokal mati angin karena eksistensi (“periuk nasinya”) tergerus. Sebagian pasien tentu akan beralih ke dokter asing, karena merasa dokter asing itu lebih cespleng dalam mengobati suatu penyakit. Padahal, belum tentu juga, apalagi ada kendala bahasa. Tanpa komunikasi intensif dengan pasien, risiko kegagalan pengobatan lebih besar.

Lebih dari itu, dokter asing hanya akan melongok wilayah Indonesia yang secara ekonomi lebih menggiurkan. Jangan harap dokter asing mau “buka warung” di Larantuka-NTT, misalnya. Jangankan dokter asing, dokter kita pun lebih enjoy di wilayah loh jinawi, terutama Jabodetabek. Kalau perjanjian MRA adil, seharusnya juga mendorong pemerataan bagi publik untuk mengakses jasa dokter. Hingga kini, selain jumlah dokter di Indonesia memang belum memadai, juga penyebarannya belum merata. Jumlah tenaga dokter hanya mencapai 70 ribu orang; 50 ribu dokter umum dan 20 ribu dokter spesialis. Mengutip pendapat Dr. Fahmi Idris, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), jumlah ini belum memadai. Negeri kepulauan ini minimal membutuhkan 80.000 dokter umum. Eksistensi dokter spesialis lebih parah lagi, satu dokter spesialis diakses oleh 110 ribu orang. Bandingkan dengan Philipina dan Vietnam, per satu dokter spesialis hanya meng-handle 18 ribu orang. Pantas jika di Kota Palu dan Palangkaraya, hingga kini tidak mempunyai dokter spesialis paru.

Kerugian lainnya, kita hanya bisa menerima dokter asing, tapi kita tidak mampu melakukan hal serupa. Pasalnya, ijazah sarjana kedokteran negara persemakmuran di ASEAN – seperti Singapura, Malaysia, Philipina; telah mengantongi pengakuan internasional, bahkan dari Amerika. Sedangkan ijazah sarjana kedokteran kita mendapatkan pengakuan dari langit mana?

Sejatinya tak ada jalan keluar yang paling indah dan elegan, selain menolak dan membatalkan perjanjian MRA ini. Tetapi, tampaknya secara normatif dan fatsun politik internasional hal itu sulit dilakukan. Namun, agar efek perjanjian MRA ini tak meluas, maka seharusnya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan radikal, misalnya, perbaiki pola hubungan transaksional antara dokter-pasien. Fenomena “KKN ria” antara dokter dengan perusahaan farmasi terjadi karena adanya transaksi cash money, antara dokter-pasien. Selain mendapatkan fulus dari konsumen, diduga kuat dokter juga menangguk “bonus” dari perusahaan farmasi, karena telah meresepkan merek obatnya. Fenomena semacam ini secara sistemik bisa dieliminir dengan Sistem Jaminan Sosial. Berbasis sistem ini, hubungan transaksional antara dokter-pasien akan terpangkas, karena sistem ini tidak mentoleransi adanya cash transfer. Sistem ini secara normatif sudah mendapatkan dasar legitimasi yang amat kokoh, yaitu dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jadi tinggal mengimplementasikan saja.

Untuk mengelaborasi sistem ini, maka pola “dokter keluarga” tampaknya menjadi pilihan tepat. Di negara lain, seperti Taiwan, Belanda, Inggris, Kanada, dll; dokter keluarga sudah lazim digunakan. Dokter keluarga akan membawai satu komunitas tertentu, dengan jumlah yang telah disepakati bersama, misalnya satu dokter keluarga mengelola 2.500 orang. Dokter keluarga ini lebih banyak melakukan tugas dan fungsi preventif, bukan kuratif. Income dokter keluarga secara penuh ditanggung oleh Sistem Jaminan Sosial, misalnya berupa asuransi non komersial. Secara personal sang dokter juga terpacu untuk bekerja lebih optimal, lebih kreatif; karena jika tidak incomenya akan habis tergerogoti oleh anggota komunitasnya yang sakit.

Pada akhirnya, terobosan kebijakan radikal semacam ini tak bisa ditawar-tawar lagi. Kecuali jika Pemerintah dan komunitas internasional – via MRA, ingin memelihara bom waktu, atau ingin melanggengkan praktik kolutif antara dokter dengan perusahaan farmasi. Sementara itu, semangat perlawanan untuk menolak perjanjian MRA ini harus terus digelorakan, tanpa henti. Selain untuk membongkar cacat paradigmatis yang ada, juga agar konsumen-pasien di Indonesia tidak menjadi sapi perah dokter asing, plus dokter lokal pula.
***
Tulus Abadi,
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia

Kini Prita menjadi ikon dalam memperjuangkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, yang memang dijamin dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berangkat dari kasus Prita, timbul pertanyaan kemana dan bagaimana cara membuat pengaduan konsumen, ketika sebagai konsumen hak-haknya diabaikan oleh pelaku usaha. Tulisan pendek ini akan mencoba mengulas tentang membuat pengaduan konsumen.

Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika konsumen membuat pengaduan. Pertama, konsumen harus merumuskan terlebih dahulu hasil apa yang diharapkan dari sebuah pengaduan konsumen. Dari hasil tersebut, baru konsumen memutuskan harus mengadu kemana ( lebih jelas lihat tabel 01 ).

Kedua, di lapangan ada beragam lembaga pengaduan konsumen. Untuk itu menjadi penting bagi konsumen mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga yang menerima pengaduan konsumen tersebut ( Lebih jelas lihat tabel 02 ).

Mengadu ke Pelaku usaha.

Konsumen melakukan kontak awal dalam transaksi barang dan / atau jasa dengan pelaku usaha. Apabila ada masalah dalam transaksi barang dan / jasa, hal yang harus dilakukan konsumen adalah membuat pengaduan langsung ke pelaku usaha.

Beberapa pelaku usaha sudah memiliki bagian khusus yang menangani pengaduan konsumen, sebagian diantaranya bahkan ada yang sampai memberi garansi time respone dari sebuah pengaduan konsumen.

Pengaduan ke pelaku usaha penting dilakukan konsumen terlebih dahulu, karena dalam banyak kasus sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha berawal dari burukya komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk minimnya pemahaman konsumen tentang  produk yang dikonsumsi.

Persoalan dis-informasi antara konsumen dengan pelaku usaha, dengan mengadu langsung ke pelaku usaha, pada umunya dapat diselesaikan tanpa perlu ada bantuan / intervensi pihak ketiga.

Menulis surat pembaca di media cetak

Dalam merespon dugaan praktik pelanggaran hak-hak konsumen, hal yang cukup sederhana yang dapat dilakukan konsumen adalah memublikasikan pengalaman buruk sebagai konsumen melalui surat pembaca di media massa cetak.

Cara ini memang tingkat penyelesaian masalah rendah, karena sangat tergantung sejauh mana tingkat responsibilitas dari pelaku usaha yang diadukan. Bagi pelaku usaha yang peduli terhadap nama baik dan menjaga citra perusaaan, sepanjang identitas konsumen jelas dan didukung data pengaduan lengkap, akan direspon pelaku usaha.

Cara ini juga cukup efektif bagi pendidikan konsumen, dengan menulis pengalaman buruk konsumen di surat pembaca, diharapakan pembaca lebih hati-hati dan tidak terperosok pada lubang yang sama menjadi konsumen teraniaya.

Cara ini disarankan untuk dilakukan setelah konsumen sudah mengadu ke pelaku usaha, tetapi tidak ada respon atau ada respon, tetapi jawaban pelaku usaha tidak mencerminkan pelaku usaha yang bertanggung jawab dan menghargai hak-hak konsumen.

Membuat pengaduan ke LPKSM

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu fungsi dari kehadiran LPKSM adalah penangangan pengaduan konsumen. Secara umum, konsumen dapat menyampaikan pengaduan konsumen ke LPKSM melalui berbagai akses, seperti : surat, telepon, datang langsung, e-mail, SMS.

Agar dapat ditindak lanjuti, pengaduan konsumen harus dilakukan secara tertulis atau datang langsung ke LPKSM dengan mengisi form pengaduan konsumen. Dalam pengaduan, sekurang-kurangnya harus ada uraian tentang: urutan kronologis kejadian, tuntutan konsumen, dengan dilampiri data pendukung baik berupa dokumen atau barang bukti.

Mekanisme LPKSM dalam menyelesiakan sengketa konsumen adalah dengan mengupayakan tercapainnya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi atau konsiliasi. Di sini, peran LPKSM sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha.

Membuat Pengaduan / laporan tindak pidana ke Kepolisian

Praktik pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, selain berdimensi perdata, dalam beberapa kasus juga berdimensi pidana. Untuk itu, laporan / pengaduan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen ke Kepolisian layak untuk dilakukan.

Ada tiga kategori tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(1)   Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan  ketentuan pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

(2)   Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen;

(3)   Tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam berbagai UU sektoral, seperti UU Pangan, UU Kesehatan, dan undang-undang terkait lainnya.

Laporan atau pengaduan ke kepolisian dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah hukum (polisional) sehingga korban tidak berjatuhan lagi. Dalam kasus makanan tercemar, dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian, petugas kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap produk sejenis yang masih beredar di pasar, sehingga kepentingan masyarakat terlindungi dari dampak buruk produk tercemar tersebut.***

Sudaryatmo
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Huzna G Zahir (Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

Ida Marlinda
Peneliti YLKI

Dalam advertorial tersebut, calon konsumen disuguhi beragam informasi yang lebih komplit dari sekedar iklan poster maupun gambar semata, namun lebih mirip sebuah artikel atau berita yang berisi ragam informasi. Tidak saja janji terhadap produk yang menjadi ‘jantung berita’, melainkan kerap kali menampilkan berita seputar produk dan kaitannya, rekomendasi, testimoni, tips dan masih banyak lagi.

Sebagai contoh advertorial produk pendongkrak stamina lelaki, berita itu tidak hanya membeberkan keunggulan suatu produk yang ditawarkan semata, namun lebih jauh calon konsumen juga diinformasikan tentang sebab-akibat impotensi atau apa dan bagaimana ejakulasi dini, penyakit yang terkait dengan masalah tersebut dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya juga akan bermuara sama, penawaran sebuah produk yang diklaim sesuai dengan maksud berita.
Pemilihan kemasan berita yang sedap dibaca, tanpa membuat orang untuk segera membalik ke halaman berikut menjadi pertimbangan tersendiri ditengah ‘berita sesungguhnya’.

Meskipun secara jelas dapat dibedakan antara berita iklan dan berita sesungguhnya, dengan hanya melihat tulisan “Iklan”. Secara moral terdapat kewajiban agar setiap berita iklan menyantumkan tulisan “Advertorial” atau “Iklan” di tempat yang jelas dan mudah terlihat
Sebagai sebuah informasi, tentu saja hal ini sangat berguna bagi para pembacanya. Secara tidak langsung berita advertorial sudah memberikan nuansa dan wawasan baru. Pembaca menjadi terinformasi bagaimana berkelit dari penipuan transaksi online, misalnya, bila advertorial tersebut dari perbankan. Atau bagaimana pembaca harus bersikap ketika kedapatan motor macet di tengah hujan dan banjir, yang disampaikan oleh industri otomotif.
Namun begitu sebagai pembaca dan calon konsumen, Anda tetap harus mewaspadai nilai akurasi dan kebenaran dalam informasi tersebut. Bukan mustahil informasi yang diberikan akan melebih-lebihkan hanya untuk menstimulus keinginan pembaca membayar produk yang dimaksud. Anda dituntut selektif untuk memutuskan yang terbaik bagi diri sendiri. Cara-cara tersebut diantaranya dengan memerhatikan hal-hal berikut;

1. Tidak mudah percaya pada janji yang berlebihan. Bukan hanya calon anggota legislatif atau partai politik yang mengumbar janji, tidak sedikit iklan advertorial membuat berita yang sangat bombastis. Informasi yang mengatakan bahwa Anda bisa menurunkan berat badan sebanyak 5 kg hanya dalam tempo seminggu tanpa diet, tanpa operasi dan tanpa efek samping misalnya. Secara ilmiah, hal ini akan sulit dibuktikan. Mengurangi berat badan secara drastis dalam tempo singkat tentunya sangat berisiko terhadap kesehatan.
Disamping itu, acapkali penawaran produk kesehatan atau suplemen mengklaim sebagai produk yang mujarab. Minuman X dari sari buah A, misalnya, sangat berkhasiat untuk menyembuhkan beragam penyakit. Mulai dari sakit kepala, asam urat sampai diabetes, kanker bahkan HIV. Atau suplemen Y berasal dari suku Z yang terkenal dengan ramuan rahasianya. Untuk jenis klaim semacam ini, Anda perlu lebih waspada dan teliti.

2. Tidak mengandalkan rekomendasi produk hanya pada satu sumber saja, apalagi jika sumber tersebut berasal dari produsen. Sebagus apapun mutu sebuah handset telepon genggam, misalnya, bila hal itu ditulis dan dikeluarkan oleh vendor bersangkutan, maka tidak ada salahnya Anda melakukan komparasi dengan produk lain. Akan lebih baik jika Anda juga melakukan lagi cek dan ricek terhadap produk itu ke sumber lain.

3. Testimoni selebriti. Dalam menarik perhatian calon konsumen, pelaku usaha bisa menggunakan jasa selebriti untuk memromosikan produknya. Testimoni selebriti sah-sah saja dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan dan tidak bertabrakan dengan kode etik periklanan. Para selebriti seolah-olah menjadi saksi bahwa produk yang dibintanginya memang manjur adanya, meskipun dalam keseharian para arits tersebut belum tentu menggunakan produk serupa.
Dalam advertorial, kesaksian artis cantik A yang mengaku berkulit putih bersih bersinar setelah menggunakan produk sabun Y. Anda hanya perlu sedikit keyakinan, bahwa si artis tetap akan berkulit bersih bersinar kendatipun menggunakan produk lain. Artinya, produk yang dikatakan selebritis dalam kesaksiannya di advertorial belum tentu sesuai dengan kenyataan.

4. Mengandalkan informasi akurat dari ahli. Serahkan pada ahlinya – meminjam istilah Gubernur Fauzi Bowo dalam kampnye Pilgub – demikian istilah yang agaknya cocok untuk langkah berikut ini. Sebagai contoh, konsultasikan sebelum Anda memutuskan menggunakan produk kesehatan yang diklankan itu pada dokter Anda atau pakar kesehatan.

5. Selalu ingatlah bahwa berita advertorial merupakan berita pesanan atau kemauan dari klien (produsen). Mayoritas advertorial akan bercerita mengenai hal-hal yang bagus dan sangat bersifat subyektif terhadap sesuatu jenis produk. Pada prinsipnya advertorial sama dengan iklan kebanyakan yang bertujuan menarik minat pembaca sebagai calon konsumen terhadap produk-produk tertentu.

Nah, dengan sedikit informasi tersebut mudah-mudahan Anda dapat menjadi seorang konsumen yang memilki kekayaan informasi dari seringnya membaca dan memahami advertorial dan bukan terjerembab dalam daya tarik advertorial tanpa pertimbangan matang.

Sudaryatmo (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)